Hadapi
Pilpres 2014, Jokowi Jadi 'Panglima Pemenangan
Jakarta - Seknas Jokowi
menyatakan capres dari PDIP itu memimpin langsung upaya pemenangan dalam
menghadapi Pilpres 2014. Kelompok yang mendukung Jokowi ini untuk jadi presiden
pun menyambut gembira.
"Keputusan Jokowi untuk menjadi 'panglima pemenangan' merupakan suatu keputusan yang tepat," kata Presidium Seknas Jokowi, Dadang Juliantara, melalui surat elektronik, Sabtu (12/4/2014).
Dadang menyatakan model kepemimpinan Jokowi mampu memenuhi harapan Seknas Jokowi dan sejumlah pendukung lainnya. Ia pun menilai posisi RI 1 akan semakin mudah diraih jika Jokowi yang turun langsung memimpin perebutan presiden RI ke tujuh pada 9 Juli 2014 nanti.
"Dengan gaya kepemimpinan Jokowi yang nguwongke, maka kerja pemenangan akan senantiasa menempatkan rakyat sebagai subyek," ujar Dadang.
Seknas Jokowi, menurut Dadang, akan memberikan dukungan penuh kepada mantan walikota Solo itu. Selain itu, Dadang yakin, dibawah kepemimpinan Jokowi akan memunculkan banyak dukungan dari seluruh kalangan, baik internal partai maupun eksternal.
"Kita memandang bahwa Jokowi ingin bekerja keras, dan akan memberikan teladan langsung bahwa hanya dengan kerja keras, kerja gotong royong, dan dengan semangat penuh, serta tetap dengan kesantunan dalam perilaku, maka kita akan dapat menjemput kemenangan yang bermutu," ujar Dadang.
Sebelumnya, Jokowi menyebutkan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kebagusan pada Jumat (11/4) malam membahas pembentukan empat tim. Tim itu adalah tim capres, partai, relawan dan wapres.
"Keputusan Jokowi untuk menjadi 'panglima pemenangan' merupakan suatu keputusan yang tepat," kata Presidium Seknas Jokowi, Dadang Juliantara, melalui surat elektronik, Sabtu (12/4/2014).
Dadang menyatakan model kepemimpinan Jokowi mampu memenuhi harapan Seknas Jokowi dan sejumlah pendukung lainnya. Ia pun menilai posisi RI 1 akan semakin mudah diraih jika Jokowi yang turun langsung memimpin perebutan presiden RI ke tujuh pada 9 Juli 2014 nanti.
"Dengan gaya kepemimpinan Jokowi yang nguwongke, maka kerja pemenangan akan senantiasa menempatkan rakyat sebagai subyek," ujar Dadang.
Seknas Jokowi, menurut Dadang, akan memberikan dukungan penuh kepada mantan walikota Solo itu. Selain itu, Dadang yakin, dibawah kepemimpinan Jokowi akan memunculkan banyak dukungan dari seluruh kalangan, baik internal partai maupun eksternal.
"Kita memandang bahwa Jokowi ingin bekerja keras, dan akan memberikan teladan langsung bahwa hanya dengan kerja keras, kerja gotong royong, dan dengan semangat penuh, serta tetap dengan kesantunan dalam perilaku, maka kita akan dapat menjemput kemenangan yang bermutu," ujar Dadang.
Sebelumnya, Jokowi menyebutkan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kebagusan pada Jumat (11/4) malam membahas pembentukan empat tim. Tim itu adalah tim capres, partai, relawan dan wapres.
Prabowo lobi
Demokrat untuk koalisi
Merdeka.com
- Bakal calon presiden
dari Gerindra Prabowo Subianto tengah menjajaki sejumlah partai untuk
berkoalisi. Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pembicaraan
koalisi dengan Demokrat sudah berjalan baik.
"Kami berkomunikasi intensif dengan Partai Demokrat dan itu berjalan baik," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Sabtu (12/4).
Tak hanya dengan Demokrat, Gerindra sudah melakukan komunikasi PPP, PAN, PKB, serta Partai Demokrat terkait penjajakan koalisi menjelang Pilpres.
Gerindra berharap koalisi yang dibangun efektif mendukung keputusan pemerintah dan sekutu di parlemen.
"Komunikasi politik Gerindra mengalami kemajuan signifikan dan menghasilkan sebuah kesepakatan. Kami melakukan komunikasi dengan beberapa partai antara lain PPP, PAN, PKB maupun komunikasi intensif dengan Partai Demokrat," ujar Muzani.
"Kami berkomunikasi intensif dengan Partai Demokrat dan itu berjalan baik," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Sabtu (12/4).
Tak hanya dengan Demokrat, Gerindra sudah melakukan komunikasi PPP, PAN, PKB, serta Partai Demokrat terkait penjajakan koalisi menjelang Pilpres.
Gerindra berharap koalisi yang dibangun efektif mendukung keputusan pemerintah dan sekutu di parlemen.
"Komunikasi politik Gerindra mengalami kemajuan signifikan dan menghasilkan sebuah kesepakatan. Kami melakukan komunikasi dengan beberapa partai antara lain PPP, PAN, PKB maupun komunikasi intensif dengan Partai Demokrat," ujar Muzani.
Tak dipilih,
Caleg PAN mengamuk & blokir komplek Satpol PP
Merdeka.com
- Caleg dari Partai
Amanat Nasional (PAN), Anselmus Petrus Youw di Nabire Papua, stres. Mantan
Bupati Nabire itu nekat menutup jalan masuk Perumahan Satpol PP dengan balok
kayu karena warga setempat tidak memilih dirinya saat Pemilu 2014.
"Anselmus memblokir perumahan karena warga setempat tidak memilih dia," kata anggota Panitia Pengawas Pemilu Distrik Nabire, Micky.
Menurut Micky, Anselmus merasa kecewa karena sudah memberikan tanahnya untuk pembangunan perumahan, namun warga setempat tidak mencoblosnya.
Bersama puluhan pendukungnya, Anselmus menutup gapura masuk perumahan di Kampung Wadio, Kelurahan Bumi Wonorejo, Nabire, Papua. Mereka merusak pangkalan ojek dan kantor kepala desa.
Massa juga sempat mengancam petugas TPS dan ketua RT setempat agar perolehan suara caleg yang didukungnya lebih banyak.
"Beberapa orang masuk rumah sakit," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo.
Akibat ulah brutal ini, warga setempat ketakutan. Mereka tak berani keluar rumah. Situasi mereda setelah aparat keamanan bersiaga di lokasi.
"Anselmus memblokir perumahan karena warga setempat tidak memilih dia," kata anggota Panitia Pengawas Pemilu Distrik Nabire, Micky.
Menurut Micky, Anselmus merasa kecewa karena sudah memberikan tanahnya untuk pembangunan perumahan, namun warga setempat tidak mencoblosnya.
Bersama puluhan pendukungnya, Anselmus menutup gapura masuk perumahan di Kampung Wadio, Kelurahan Bumi Wonorejo, Nabire, Papua. Mereka merusak pangkalan ojek dan kantor kepala desa.
Massa juga sempat mengancam petugas TPS dan ketua RT setempat agar perolehan suara caleg yang didukungnya lebih banyak.
"Beberapa orang masuk rumah sakit," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo.
Akibat ulah brutal ini, warga setempat ketakutan. Mereka tak berani keluar rumah. Situasi mereda setelah aparat keamanan bersiaga di lokasi.
Rekap
pemilu, suara parpol di Pasuruan diduga 'dicuri' PPK
Merdeka.com
- Rekapitulasi perhitungan suara pasca-coblosan Pemilu
Legislatif (Pileg) 9 April lalu, masih rentan kecurangan. Bahkan, perhitungan
surat suara di tingkat kecamatan (PPK) yang dilakukan sejak 13 April kemarin,
masih diwarnai manipulasi hasil perolehan suara.
Di beberapa kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur misalnya, jumlah perolehan suara partai politik (Parpol), dialihkan menjadi suara calon legislatif (caleg). Sehingga, suara Parpol menjadi nol suara atau kosong.
Padahal, penghitungan suara di tingkat TPS maupun rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan (PPS), suara parpol itu masih ada, meski jumlahnya sedikit. Namun, saat berada di tingkat PPK, jumlah suara Parpol tersebut hilang entah ke mana.
Peristiwa suara hilang di tingkat PPK ini, diungkap Caleg DPRD Jawa Timur Dapil II (Pasuruan-Probolinggo) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), M Syafiq. Dia mengungkap, suara Parpol yang hilang itu, terjadi di Kecamatan Gondang Wetan, Kraton, Prigen, Lumbang, Wonorejo, Tutur, Puspo dan Winangon.
"Belum semua kecamatan melakukan rekap, jadi baru delapan kecamatan yang sudah kami curigai rekapnya tidak benar," aku Safiq di Surabaya, Senin (14/4).
Mantan aktivis 1998 ini juga menduga, kejanggalan rekapitulasi suara di tingkat PPK di Kabupaten Pasuruan itu, karena penyelenggara Pemilu, pengurus Parpol dan Caleg yang bersangkutan 'bermain mata'. Sehingga kecurangan itu terjadi secara masif dan terstruktur.
"Tidak mungkin suara Parpol kosong, sebab sebagian pemilih masih ada yang hanya coblos nomor partai tanpa coblos nama caleg," keluhnya.
Sayangnya, penemuan kecurangan ini belum dilaporkan ke pihak Panwaslu maupun Bawaslu. Safiq sendiri, mengaku akan segera melapor ke Panwascam, Panwaslu Kabupaten Pasuruan maupun Bawaslu Jawa Timur.
"Ini namanya pelanggaran pidana Pemilu, tentu kami akan laporkan ke Panwaslu dalam waktu dekat," katanya.
Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu Jawa Timur, Sufyanto mengaku belum mengetahui peristiwa tersebut. Sebab, pihaknya belum menerima laporan terkait pengalihan hasil suara di Pasuruan tersebut.
Bahkan dia, meminta semua saksi atau Caleg serta Parpol yang menemukan adanya penggelembungan suara atau suaranya dicuri untuk segera melapor, agar bisa segera ditindaklanjuti.
"Silakan melapor ke Bawaslu jika menemukan penggelembungan suara. Bawaslu memiliki bukti C1 dari seluruh TPS se-Jatim. Nanti laporan itu kita cocokkan dengan data C1 yang kita miliki. Kalau ditemukan (curang) pasti akan kita ajukan gugatan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku," ungkapnya sembari menunjukkan contoh berkas C1 di kantornya Jalan Tanggulangin Surabaya.
Di tegaskan Sufyanto, praktik penggelembungan atau pengurangan suara melanggar PKPU Nomor 26/2013 yang diperbaharui menjadi PKPU Nomor 5/2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilu legislatif 2014.
"Jadi kalau ada caleg yang terlibat penggelembungan suara, dan terbukti, maka kalaupun nantinya dia (caleg) terpilih, dia bisa tidak dilantik alias dibatalkan sebagai anggota legislatif," tegas Sufiayanto.
Di beberapa kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur misalnya, jumlah perolehan suara partai politik (Parpol), dialihkan menjadi suara calon legislatif (caleg). Sehingga, suara Parpol menjadi nol suara atau kosong.
Padahal, penghitungan suara di tingkat TPS maupun rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan (PPS), suara parpol itu masih ada, meski jumlahnya sedikit. Namun, saat berada di tingkat PPK, jumlah suara Parpol tersebut hilang entah ke mana.
Peristiwa suara hilang di tingkat PPK ini, diungkap Caleg DPRD Jawa Timur Dapil II (Pasuruan-Probolinggo) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), M Syafiq. Dia mengungkap, suara Parpol yang hilang itu, terjadi di Kecamatan Gondang Wetan, Kraton, Prigen, Lumbang, Wonorejo, Tutur, Puspo dan Winangon.
"Belum semua kecamatan melakukan rekap, jadi baru delapan kecamatan yang sudah kami curigai rekapnya tidak benar," aku Safiq di Surabaya, Senin (14/4).
Mantan aktivis 1998 ini juga menduga, kejanggalan rekapitulasi suara di tingkat PPK di Kabupaten Pasuruan itu, karena penyelenggara Pemilu, pengurus Parpol dan Caleg yang bersangkutan 'bermain mata'. Sehingga kecurangan itu terjadi secara masif dan terstruktur.
"Tidak mungkin suara Parpol kosong, sebab sebagian pemilih masih ada yang hanya coblos nomor partai tanpa coblos nama caleg," keluhnya.
Sayangnya, penemuan kecurangan ini belum dilaporkan ke pihak Panwaslu maupun Bawaslu. Safiq sendiri, mengaku akan segera melapor ke Panwascam, Panwaslu Kabupaten Pasuruan maupun Bawaslu Jawa Timur.
"Ini namanya pelanggaran pidana Pemilu, tentu kami akan laporkan ke Panwaslu dalam waktu dekat," katanya.
Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu Jawa Timur, Sufyanto mengaku belum mengetahui peristiwa tersebut. Sebab, pihaknya belum menerima laporan terkait pengalihan hasil suara di Pasuruan tersebut.
Bahkan dia, meminta semua saksi atau Caleg serta Parpol yang menemukan adanya penggelembungan suara atau suaranya dicuri untuk segera melapor, agar bisa segera ditindaklanjuti.
"Silakan melapor ke Bawaslu jika menemukan penggelembungan suara. Bawaslu memiliki bukti C1 dari seluruh TPS se-Jatim. Nanti laporan itu kita cocokkan dengan data C1 yang kita miliki. Kalau ditemukan (curang) pasti akan kita ajukan gugatan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku," ungkapnya sembari menunjukkan contoh berkas C1 di kantornya Jalan Tanggulangin Surabaya.
Di tegaskan Sufyanto, praktik penggelembungan atau pengurangan suara melanggar PKPU Nomor 26/2013 yang diperbaharui menjadi PKPU Nomor 5/2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilu legislatif 2014.
"Jadi kalau ada caleg yang terlibat penggelembungan suara, dan terbukti, maka kalaupun nantinya dia (caleg) terpilih, dia bisa tidak dilantik alias dibatalkan sebagai anggota legislatif," tegas Sufiayanto.
Pemungutan
suara banyak masalah, KPU disebut tidak profesional
Merdeka.com
- Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengungkap
terjadinya pelanggaran di lima wilayah DKI Jakarta pada Pemilu Legislatif 9
April 2014 kemarin. Dalam pemaparannya, KIPP menjelaskan sebagian pelanggaran
dikarenakan ketidakprofesionalan para penyelenggara Pemilu.
"Hasil pantauan oleh KIPP Jakarta pada proses pemungutan suara di 5 wilayah DKI dengan melibatkan 100 orang relawan terdapat beberapa kategori pelanggaran," kata anggota peneliti KIPP Jojo Rohi saat konferensi pers di Media Center Bawaslu, Senin (14/4).
Adapun kategori pelanggaran meliputi, netralitas penyelenggara, ketidakprofesionalan penyelenggara dan sterilisasi lokasi tempat pemungutan suara (TPS).
"Hampir semua lokasi TPS yang dipantau oleh para relawan KIPP Jakarta, KPPS tidak melakukan pemeriksaan jari tangan apakah sudah ada tinta atau belum dan juga pemilih yang membawa kamera HP di dalam lokasi TPS," terang Jojo.
Masalah lain yang muncul dalam Pileg kemarin, kata Jojo, yakni kurangnya perhatian para penyelenggara Pemilihan terhadap kerahasiaan pemilih.
"Kondisi lain seperti tidak dipasangnya Daftar Pemilih (DPT), kondisi TPS dan bilik suara yang tidak menjamin kerahasiaan suara pemilih dalam menentukan pilihannya, serta tidak sterilnya lokasi TPS dari atribut kampanye dalam radius 200 meter menjadi pelanggaran yang ditemukan oleh timnya," lanjutnya.
Selain itu, adanya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang mempengaruhi pemilih sampai ditemukannya surat DPRD antar Dapil di wilayah Jakarta yang tertukar menjadi persoalan tambahan lainnya. "Yang mengakibatkan harus dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa lokasi TPS di DKI," tambahnya.
"Hasil pantauan oleh KIPP Jakarta pada proses pemungutan suara di 5 wilayah DKI dengan melibatkan 100 orang relawan terdapat beberapa kategori pelanggaran," kata anggota peneliti KIPP Jojo Rohi saat konferensi pers di Media Center Bawaslu, Senin (14/4).
Adapun kategori pelanggaran meliputi, netralitas penyelenggara, ketidakprofesionalan penyelenggara dan sterilisasi lokasi tempat pemungutan suara (TPS).
"Hampir semua lokasi TPS yang dipantau oleh para relawan KIPP Jakarta, KPPS tidak melakukan pemeriksaan jari tangan apakah sudah ada tinta atau belum dan juga pemilih yang membawa kamera HP di dalam lokasi TPS," terang Jojo.
Masalah lain yang muncul dalam Pileg kemarin, kata Jojo, yakni kurangnya perhatian para penyelenggara Pemilihan terhadap kerahasiaan pemilih.
"Kondisi lain seperti tidak dipasangnya Daftar Pemilih (DPT), kondisi TPS dan bilik suara yang tidak menjamin kerahasiaan suara pemilih dalam menentukan pilihannya, serta tidak sterilnya lokasi TPS dari atribut kampanye dalam radius 200 meter menjadi pelanggaran yang ditemukan oleh timnya," lanjutnya.
Selain itu, adanya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang mempengaruhi pemilih sampai ditemukannya surat DPRD antar Dapil di wilayah Jakarta yang tertukar menjadi persoalan tambahan lainnya. "Yang mengakibatkan harus dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa lokasi TPS di DKI," tambahnya.
Refferensi:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar